Laporan terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan dua persoalan krusial yang terjadi dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Dua hal tersebut dinilai sebagai masalah sistemik yang harus segera ditangani untuk menjaga kredibilitas serta link trisula88 kelangsungan layanan jaminan kesehatan nasional.
Pengelolaan Dana JKN Belum Sepenuhnya Akuntabel
BPK menyebut bahwa pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan masih menyimpan banyak kelemahan. Salah satu temuan penting adalah ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, terutama terkait dana kapitasi dan klaim pelayanan kesehatan.
Dana kapitasi, yang seharusnya digunakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dalam beberapa kasus tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, BPK menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam proses klaim rumah sakit, mulai dari dokumentasi yang tidak lengkap hingga sistem verifikasi yang masih lemah.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan di tubuh BPJS Kesehatan perlu diperbaiki secara menyeluruh.
Kualitas Layanan Masih Jadi Sorotan
Selain dari sisi keuangan, BPK juga menyoroti kualitas layanan kesehatan yang masih belum merata di berbagai daerah. Banyak peserta JKN mengeluhkan antrean panjang, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya tenaga medis di rumah sakit mitra BPJS.
Masalah lain yang turut ditekankan BPK adalah masih adanya praktik diskriminatif dalam pelayanan kepada peserta JKN, dibandingkan pasien umum atau asuransi swasta. Hal ini dinilai mencederai prinsip keadilan dalam pelayanan publik.
Laporan BPK juga mendorong BPJS Kesehatan untuk lebih aktif mengevaluasi kerja sama dengan fasilitas kesehatan, agar dapat menjamin kualitas layanan yang layak bagi seluruh peserta.
Langkah Perbaikan yang Mendesak Dilakukan
Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan BPJS Kesehatan untuk:
-
Memperbaiki sistem pelaporan dan pencatatan keuangan secara transparan.
-
Meningkatkan pengawasan internal, terutama dalam proses pencairan dana dan klaim.
-
Meninjau kembali standar pelayanan di rumah sakit mitra dan memperkuat sistem feedback dari peserta JKN.
Rekomendasi ini penting untuk memastikan bahwa program JKN tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dua temuan utama dari BPK tersebut menjadi peringatan bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan reformasi manajemen secara menyeluruh. Jika tidak segera ditangani, potensi kerugian keuangan negara dan ketidakpuasan peserta JKN bisa makin meningkat.
Peran publik dalam mengawasi kinerja BPJS Kesehatan pun sangat penting. Dengan transparansi dan pembenahan internal yang serius, diharapkan layanan kesehatan yang adil dan merata bisa benar-benar terwujud.