weatherontheair.com – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengajukan tuduhan serius terhadap Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, mengenai pembocoran informasi rahasia negara. Tuduhan ini menambah tekanan pada pemerintahan Israel yang saat ini sedang mengalami ketidakstabilan.
Ben Gvir, yang telah menekan untuk menjadi bagian dari Kabinet Perang yang telah dibubarkan oleh Netanyahu, dianggap oleh Netanyahu tidak dapat dipercaya dalam hal menjaga kerahasiaan negara. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh Partai Likud, yang dipimpin Netanyahu, disebutkan, “Perdana Menteri Netanyahu telah menyampaikan kepada Menteri Ben Gvir bahwa hanya mereka yang dapat membuktikan ketahanan dalam menjaga rahasia negara dan percakapan pribadi yang dapat menjadi bagian dari tim konsultasi keamanan yang eksklusif.”
Netanyahu dan Ben Gvir telah terlibat dalam beberapa kontroversi, terutama seputar dukungan Ben Gvir terhadap ‘Hukum Rabbi,’ sebuah undang-undang yang akan mengalihkan keputusan pemilihan rabi dari dewan lokal ke Kementerian Agama, yang dikendalikan oleh partai ultra ortodoks Shas, pendukung Netanyahu. Namun, RUU ini gagal mendapatkan dukungan yang cukup, bahkan dari anggota Likud, sehingga Netanyahu membatalkan rencana tersebut.
Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika Arye Dery, pemimpin Shas, mengancam akan meninggalkan koalisi jika RUU tersebut tidak dilanjutkan, suatu langkah yang dapat mengancam kelangsungan pemerintahan Netanyahu. Pertanyaan juga muncul mengenai kemampuan Netanyahu untuk mempertahankan dukungan dari partai-partai ultra-Ortodoks dalam pemilihan yang akan datang.
Selain itu, partai Jewish Power, yang juga adalah bagian dari koalisi, telah menyatakan dukungan untuk UU poligraf yang akan berlaku bagi mereka yang menggunakan alat pacu jantung, sebuah pernyataan yang tampaknya ditujukan kepada Netanyahu yang baru-baru ini memasang alat pacu jantung.
Pemerintahan Netanyahu telah menerima kritik tajam sejak meluncurkan agresi militer ke Gaza pada Oktober 2023, yang mengakibatkan lebih dari 37.000 korban jiwa di Palestina. Kontroversi ini, bersama dengan isu-isu dalam koalisi, menambah ketidakpastian politik di Israel saat ini.